Saksi Keluhkan Keberadaan Jalan PT SILO

Banjarmasin - Warga Pulau Laut Kotabaru, Khususnya di depan lokasi pertambangan PT SILO nampaknya mendukung kebijakan Gubernur Kalsel yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam sidang lanjutan ketiga gugatan PT SILO terhadap SK Gubernur IUP Operasi Induk (OI) PT SILO Kamis (3/4/2018), terungkap keluhan warga yang menjadi saksi dari pihak Pemprov Kalsel.

Salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan lanjutan di PTUN Banjarmasin yakni Kaspul Anwar yang merupakan Kepala Desa Pasir Tengah, Kecamatan Pulau Laut Tengah. Kaspul mengaku banyak keluhan yang terjadi di masyarakat sekitar tentang hal pertambangan yang dilakukan oleh PT SILO, salah satu dampaknya pembuatan jalan bolling mengenai dari pembuatan pelabuhan PT SILO. "Apalagi, bila terjadi musim hujan, jalanan menjadi becek serta bila musim kemarau kami merasa seperti makan debu saja," ungkapnya. Ia mengakui untuk jalan raya yang dilintasi jalan holling tidak rusak. "Namun,kami merasa khawatir dan kami pun merasa mengeluh tapi tidak pernah complain. Khawatinya akan terjadi permasalahan di desa kami," tuturnya. Sementara itu, menurut Kuasa Hukum Pemprov Kalsel, Andi Asrun menerangkan, keberadaan PT SILO memunculkan permasalahan kompleks di masyarakat. "Keluhan bukan saja debu dan jalan becek,tapi datang juga dari nelayan yang hasil tangkapannya terganggu akibat dari bongkar muat di Pelabuhan," jelasnya. Ia menegaskan,saksi yang diambil Pemprov Kalsel bukan sembarangan, melainkan masyarakat yang merasakan dampak langsung dari aktivitas tambang PT SILO. Sebelumnya, adanya ratusan dari luar persidangan yang mendukung pihak Pemprov Kalsel serta melalukan aksi bagi bunga di jalanan yang bertuliskan #SavePulauLaut. Mereka melakukan aksinya di sejumlah titik di Kota Banjarmasin begitu pula yang terjadi di Kota Banjarbaru. Selain itu, Ahim yakni salah satu peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pulau Laut mengaku, sengaja datang beserta rekan-rekannya hanya untuk memberikan dukungan kepada Pemprov Kalsel. "Ini terkait masa depan Pulau Laut dan juga Banua. Kami ingin mereka tahu suara hati warga Pulau Laut yang memang tak ingin ada aktivitas tambang," ujarnya saat ditemui di depan Kantor PTUN Banjarmasin.